Sengketa Lahan Plasma Warga Kikim Raya dan PT SMS Memanas, Mediasi Kembali Digelar di Pemkab Lahat

Jumat, 23-Mei-2025, 22:28

Dibaca: 1

LAHAT – Sengketa lahan plasma antara warga sembilan desa di wilayah Kikim Raya dan PT Sawit Mas Sejahtera (PT SMS) kembali memanas. Mediasi lanjutan digelar Jumat (23/05) di Opproom PemkabLahat.

Mediasi ini dihadiri langsung oleh Bupati Lahat Bursah Zarnubi didampingi Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih SH MH, Turut hadir pula Plh SekdaLahat, perwakilan Polres Lahat, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lahat, serta Polsek Kikim Barat.

Perwakilan warga dari tiga kecamatan, yakni Kikim Barat, Kikim Tengah, dan Kikim Selatan, menyampaikan kekecewaan atas janji PT SMS yang hingga kini belum menunaikan kewajiban pembagian lahan plasma 20-30 persen sejak awal operasi perusahaan.

“Sudah puluhan tahun, tapi hak kami sebagai masyarakat tak kunjung diberikan,” tegas Bostandi.

Selain itu, warga menuding sekitar 500 hektare lahan yang dikelola PT SMS berada di luar izin Hak Guna Usaha (HGU) dan mendesak pemerintah meninjau ulang status hukum lahan tersebut.

Mantan Kepala Desa Kikim Tengah, Nazarudin, juga mengkritik minimnya kontribusi perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dianggap belum memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat setempat.

Menanggapi tuntutan warga, Fidrizal Zakir selaku perwakilan PT SMS menegaskan komitmen perusahaan mematuhi regulasi, termasuk Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang kewajiban lahan plasma saat perpanjangan HGU.

“PT SMS berdiri sejak 1993, sebelum aturan lahan plasma berlaku. Kewajiban ini akan kami penuhi saat proses perpanjangan HGU,” jelas Fidrizal.

Ia juga membantah tudingan perusahaan abai terhadap CSR dengan menyatakan bahwa PT SMS rutin menjalankan program sosial setiap enam bulan dan melaporkannya ke Dinas Perkebunan Kabupaten Lahat.

Terpisah Bupati Bursah Zarnubi beserta Wakil Bupati Widia Ningsih menyatakan keseriusan menyelesaikan masalah ini secara hukum dan berkeadilan.

“Kami akan meninjau ulang keluhan masyarakat, mengkaji dokumen dan verifikasi lapangan secara menyeluruh agar konflik ini dapat segera diselesaikan dengan adil dan juga kami nantinya akan mempertemukan dengan menteri ATR/BPN Nusron Wahid guna untuk menyelesaikan permasalahan ini” ujar Bupati Bursah Zarnubi.

Meski mediasi berjalan, warga memberi peringatan akan memperkuat aksi bila tuntutan mereka tidak diindahkan.

Mediasi kali ini diharapkan menjadi titik awal untuk mengakhiri konflik agraria yang telah berlangsung lama di wilayah Kikim Raya.

(YOKI)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on Whatsapp

BERITA TERKINI

Loading poll ...

Nak Keruan Gale

Seni Budaya

Wisata

Almamater