Bupati Lahat Terima LHP BPK atas LKPD 2024 : Komitmen Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Selasa, 27-Mei-2025, 21:09

Dibaca: 31

Palembang – Mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, Bupati Lahat Bursah Zarnubi secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (27/05/2025).

Prosesi penyerahan laporan berlangsung di Kantor BPK Sumsel dan dihadiri oleh Plh Sekda Lahat, Asisten III, Kepala BPKAD, Inspektur, serta Kepala Bapenda Kabupaten Lahat.

“Penerimaan LKPD ini dilakukan tepat waktu sebagai wujud komitmen kami dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” tegas Bupati Bursah dalam sambutannya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lahat akan terus memperkuat tata kelola keuangan yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

“Kami berharap hasil pemeriksaan BPK ini menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK guna mewujudkan sistem keuangan yang lebih baik, efisien, dan akuntabel,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sumsel Rio Tirta, SE, M.Acc, CSFA, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kesiapan dan kerja sama yang baik dari Pemkab Lahat.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen kepala daerah yang proaktif dan kooperatif dalam mendukung proses pemeriksaan. Semoga hasil yang diraih ke depan semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Rio Tirta.

Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, setiap pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam waktu paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.

“Kami berharap seluruh rekomendasi dalam LHP dapat segera ditindaklanjuti sesuai rencana aksi yang telah disepakati bersama. Rencana tersebut telah merinci dokumen pendukung dan batas waktu tindak lanjut yang jelas,” pungkasnya.

Penyerahan LHP atas LKPD ini merupakan bagian dari siklus penting pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD Kabupaten Lahat. Hal ini mencerminkan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik atas pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran.

(YOKI)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on Whatsapp

BERITA TERKINI

Loading poll ...

Nak Keruan Gale

Seni Budaya

Wisata

Almamater