PUI DAN PPUI LAHAT : “AGAR TIDAK TIMBULKAN KONFLIK INGINKAN DPRD LIBATKAN MASYARAKAT DALAM PEMBAHASAN PERDA”

Jumat, 18-April-2025, 20:39

Dibaca: 17

LAHAT – Persatuan Umat Islam (PUI) Kabupaten Lahat dan Pemuda Persatuan Umat Islam (PPUI) menyuarakan harapan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat lebih terbuka dan inklusif dalam setiap proses pembahasan Peraturan Daerah (Perda).

Mereka meminta agar masyarakat dilibatkan secara aktif agar Perda yang disahkan benar-benar mencerminkan aspirasi warga dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

Hal tersebut disampaikan saat audiensi bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lahat yang berlangsung di kediaman Ketua FKDM, Bakrun Satia Darma, di Jl Penghijauan, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat kabupaten Lahat, Jumat (18/04).

Ketua PUI Kabupaten Lahat, Hefra Lahaldi, didampingi, Sekretaris Jujun, Bidang Organisasi Perempuan, Afifah, perwakilan PPUI Andi, Dimas selaku Sekretaris PPUI, serta Bendahara Rohim, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi.

“Kami dari PUI ingin agar DPRD ke depan membuka ruang partisipasi masyarakat, dari tokoh agama, tokoh adat, organisasi keagamaan, pemuda, hingga akademisi. Ini penting agar tidak ada lagi Perda yang memicu perdebatan setelah disahkan,” ujar Hefra.

Sementara itu Dimas Sekretaris PPUI, mengatakan partisipasi publik bukan hanya formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap demokrasi.

“DPRD harus mengundang kelompok masyarakat secara resmi untuk menyampaikan pendapat dalam setiap pembahasan Perda. Ini bukan hanya soal prosedur, tapi soal keadilan sosial,” katanya.

Terpisah Ketua FKDM Kabupaten Lahat, yang akrab di panggil BSD ini, menyambut baik aspirasi yang disampaikan. ia menilai suara dari organisasi masyarakat seperti PUI dan PPUI penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan kebijakan daerah selaras dengan kondisi riil masyarakat.

“Terkait keterlibatan masyarakat untuk kajian publik atau mendengar masukan dari masyarakat, agar tidak menimbulakan konflik sosial pasca disahkannya Perda, akan kami sampaikan ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lahat”, Ucap BSD.

Audiensi ini menjadi momentum untuk menguatkan sinergi antara elemen masyarakat sipil dengan lembaga pemerintah daerah. PUI dan PPUI berharap agar aspirasi mereka benar-benar ditindaklanjuti oleh DPRD, demi terciptanya regulasi yang bijak, adil, dan partisipatif.

(YOKI)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on Whatsapp

BERITA TERKINI

LAHAT - Kamis, 17-April-2025 - 20:25

BELAJAR DARI SEJARAH

selengkapnya..

Loading poll ...

Nak Keruan Gale

Seni Budaya

Wisata

Almamater