Negara Hadir untuk Pekerja : BPJS Ketenagakerjaan dan DPR RI Perluas Edukasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Selasa, 3-Juni-2025, 22:28

Dibaca: 19

Lahat, – Upaya memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi pekerja Indonesia terus menjadi prioritas pemerintah. Komitmen ini kembali ditegaskan melalui kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Desa Tanjung Berangin Kec. Mulak Sebingkai, Senin (2/6/2025). Acara ini menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, S.E., M.M., yang turun langsung menyapa masyarakat dan mendorong kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja sektor informal.

Dalam sambutannya, Irma menekankan bahwa setiap pekerja, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan negara atas risiko kerja. Baik pekerja formal maupun pekerja informal, semuanya perlu merasa aman dalam bekerja.

“BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya untuk buruh pabrik atau karyawan kantoran. Pedagang, petani, tukang ojek, hingga pekerja serabutan pun berhak atas jaminan sosial. Ini adalah bentuk kehadiran negara di tengah rakyat,” ujar Irma Suryani, S.E., M.M.

Ia menjelaskan, program ini bagi sektor informal tidak hanya memberi perlindungan dari kecelakaan kerja (JKK), tetapi juga menjamin masa depan lewat Jaminan Hari Tua (JHT) dan memberikan ketenangan bagi keluarga pekerja melalui Jaminan Kematian (JKM).

Meski begitu, tantangan terbesar datang dari rendahnya tingkat pemahaman pekerja informal terhadap pentingnya menjadi peserta aktif. Banyak dari mereka belum sadar bahwa risiko kerja bisa menimpa siapa saja, kapan saja.

“Sering kali mereka anggap ini beban tambahan. Padahal, ketika musibah datang, justru inilah yang menyelamatkan,” tambah Irma.

Senada dengan itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Lahat, M. Irwan Naser Nawawi, menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk terus mendekatkan layanan ke masyarakat. Sosialisasi ini menjadi salah satu strategi kunci agar manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan semakin dipahami secara luas.

“Ketika pekerja terlindungi, mereka bisa bekerja lebih tenang. Jika terjadi risiko kerja, ada jaminan yang melindungi mereka dan keluarganya,” jelas Irwan.

Kegiatan ini juga menjadi ruang interaktif antara masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain pemaparan materi, sesi tanya jawab dimanfaatkan para peserta untuk menggali informasi lebih dalam terkait kepesertaan, iuran, hingga proses klaim.

Kegiatan seperti ini diharapkan dapat mempercepat perluasan cakupan peserta BPJS Ketenagakerjaan secara nasional. Dengan semakin banyak pekerja terlindungi, maka ketahanan sosial masyarakat pun akan meningkat.

“Kami ingin BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya jadi program di atas kertas. Ini harus jadi solusi nyata, terutama bagi pekerja-pekerja kita yang paling rentan,” tegas Irma Suryani, S.E., M.M.

Melalui sinergi antara pemerintah, legislatif, dan BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan kini tidak lagi menjadi isu eksklusif, tetapi menjadi instrumen keadilan sosial yang menjangkau hingga ke akar rumput. Perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia bukan sekadar mimpi yang sedang diwujudkan, langkah demi langkah. (EY)

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on Whatsapp

BERITA TERKINI

Loading poll ...

Nak Keruan Gale

Seni Budaya

Wisata

Almamater