Koordinator Aktivis Sumsel, Harda Belly Minta Kementerian ESDM Cabut IUP PT BGG

Kamis, 12-Juni-2025, 20:51

Dibaca: 46

Lahatonline.com, Lahat – Koordinator aktivis Sumsel-Jakarta Harda Belly meminta pemerintah melalui kementerian ESDM untuk mencabut IUP PT BGG yang melakukan operasi penambangan batu bara di Merapi Timur Kabupaten Lahat.

Menurutnya, ada dugaan penyerobotan lahan warga Banjarsari oleh PT BGG yang sampai hari ini belum mendapatkan ganti rugi.

“Sudah sekitar 16 tahun warga Banjarsari berjuang untuk mendapatkan kembali haknya atas lahan yang diduga dirampas oleh PT BGG untuk menambangan batu bara,” kata HB dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).

Kementerian ESDM harus turun tangan untuk melakukan evaluasi terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT BGG.

“Bahkan ada indikasi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT BGG sehingga butuh dievaluasi kembali AMDAL nya,” lanjut HB.

HB yakin, atensi pemerintah pusat dalam menyelesaikan masalah sengketa agraria dan kerusakan lingkungan akan memberikan sanksi yang tegas kepada PT BGG.

“Sengketa lahan dan kerusakan lingkungan menjadi isu sensetif yang mana saat ini menjadi atensi khusus pemerintah,” ucapnya.

“Perusahaan yang merampas hak warga dan merusak lingkungan pasti dicabut izinnya dan sanksi itu yang diharapkan untuk diberikan ke PT BGG,” imbuhnya.

HB menuturkan telah melakukan advokasi terhadap warga Banjarsari dengan meminta Pemkab Lahat untuk menjadi fasilitator dengan PT BGG sehingga bisa menemukan solusi dalam penyelesaian sengketa lahan tersebut.

Namun, lanjut HB, mediasi antara warga Banjarsari dan PT BGG hanya menjadi pertemuan yang saling mempertahankan argumen masing-masing.

“Sebenarnya masalah ini sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh Pemkab Lahat dan yang terakhir saya ikut membersamai mediasi tersebut namun tetap saja perusahaan belum mempunyai iktikad baik untuk melakukan ganti rugi terhadap tanah warga Banjarsari,” tuturnya.

“Pemkab Lahat berjanji akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat yaitu Kementerian ESDM untuk bisa menghadirkan keadilan bagi warga Banjarsari,” tegasnya.

HB memastikan akan mengawal kasus tersebut hingga menjadi isu nasional dan mendapat perhatian dari semua pihak sehingga ada evaluasi terhadap AMDAL PT BGG dan lahan warga yang dirampas mendapatkan ganti rugi.

“Ini kalau sudah menjadi isu nasional maka pasti akan dimonitor oleh publik dan akan ada desakan untuk mencabut IUP PT BGG,” tandasnya.

Dias

Bagikan ke :
Share on Facebook Share on Google+ Tweet about this on Twitter Email this to someone Share on Whatsapp

BERITA TERKINI

MERAPI BARAT - Rabu, 25-Juni-2025 - 21:41

Pemdes Ulak Pandan Merapi Barat Bangun SPAL

selengkapnya..

Loading poll ...

Nak Keruan Gale

Seni Budaya

Wisata

Almamater